HPPI Dorong Peningkatan Kesejahteraan Pengawas Perikanan
Jakarta (25/07/2025) Himpunan Pengawas Perikanan Indonesia melakukan audiensi dengan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan Pengawas Perikanan.
Audiensi diterima langsung oleh Kepala Biro SDMAO, Dr. Dida Daniarsyah, S.Pd., M.Si., bertempat di kantor Biro SDMAO. Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal HPPI mengenalkan HPPI dan mempresentasikan Visi, Misi dan Program Kerja Dewan Pimpinan Pusat HPPI Periode 2025-2029.
Ketua Umum HPPI, Yudhistira Rizky Abdillah, menyampaikan bahwa HPPI memiliki program kerja yang berfokus pada peningkatan kompetensi, advokasi hak-hak dan kesejahteraan, serta peningkatan profesionalisme Pengawas Perikanan melalui Kode Etik Profesi. “Kami sudah paparkan di hadapan Kepala Biro SDMAO upaya pembinaan JF Pengawas Perikanan yang telah dilakukan HPPI di antaranya melalui webinar untuk peningkatan kompetensi, penyusunan kajian teknis, peluncuran official website, pendaftaran keanggotaan online dan Kartu Anggota Digital,” tambahnya.
“Selain itu, kami juga meminta Biro SDMAO untuk memprioritaskan pengusulan penyesuaian Tunjangan JF Pengawas Perikanan yang dirasa masih rendah dan 18 tahun tidak ada penyesuaian sejak Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007,” pungkasnya. Sekretaris Jenderal HPPI, Heryati Setyaningsih, menambahkan bahwa HPPI juga mendukung penuh seluruh program prioritas KKP, dan siap menjadi mitra strategis Biro SDMAO dalam upaya pembinaan JF Pengawas Perikanan.
Dalam pertemuan tersebut Kepala Biro SDMAO menyampaikan apresiasi atas upaya HPPI melakukan pembinaan dan memperjuangkan kesejahteraan JF Pengawas Perikanan. Kepala Biro SDMAO menekankan pentingya peran organisasi profesi sebagai mitra instansi pembina dalam peningkatan profesionalisme jabatan fungsional.
Kepala Biro SDMAO menyampaikan bahwa pengusulan tunjangan saat ini tentu terkendala kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran. Strateginya nanti adalah dengan simplifikasi Jabatan Fungsional bidang Kelautan dan Perikanan, yang akan dibahas lebih lanjut dengan seluruh unit eselon I.
Kepala Biro SDMAO juga menyampaikan bahwa arahan Menteri Kelautan dan Perikanan adalah agar pejabat fungsional meningkatkan profesionalisme dengan memiliki Sertifikasi Profesi. Hal ini selaras dengan program kerja HPPI untuk mereviu SKKNI bidang Pengawasan Perikanan dan mendukung penyusunan KKNI bidang Pengawasan Perikanan sebagai dasar pelaksanaan Sertifikasi Profesi. Kepala Biro SDMAO pada intinya mendukung penuh seluruh upaya HPPI untuk pembinaan JF Pengawas Perikanan.
DPP HPPI mendorong Pengawas Perikanan untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme serta menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, Pengawas Perikanan harus terus meningkatkan kinerja dalam pengawasan perikanan, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan mendukung kebijakan Ekonomi Biru.
